Rekaman percakapan yang diperdengarkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) jangan sekadar menyoroti persoalan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam perpanjangan kontrak Freeport.
Ada beberapa persoalan yang terungkap dalam rekaman percakapan tersebut selain persoalan perpanjangan kontrak Freeport.
"Kalau jeli, rekaman jelaskan tiga hal: pertama, Jokowi curang pilpres. Kedua, sebagai Presiden inkompeten. Ketiga, dapat 20% saham freeport," ujar mantan Staf Khusus era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Andi Arief dalam akun @AndiArief_AA, Jumat (4/12/2015).
Dia menilai, rekaman percakapan mengenai kecurangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu yang dimenangkan Jokowi-JK juga perlu ditindaklanjuti.
"Noken di papua lewat Tito carnavian menghabiskan uang setengah triliun menangkan Jokowi. Menyedihkan," tandasnya.
Dia mengatakan, Tito Carnavian mendapatkan posisi strategis di institusi kepolisian setelah dirinya berhasil ikut memenangkan Jokowi-JK di Pilpres 2014. "Tito Carnavian mendapat hadiah Kapolda Metro Jaya karena sukses Noken di papua. Menyedihkan," ucapnya.
Menurutnya, terungkapnya kecurangan pemilu sistem noken Papua melibatkan kepolisian dan uang besar harus tetap diusut, meski tidak harus ada impeach. Dia menambahkan, kecurangan pemilu yang mlibatkan aparat dan uang besar harus tetap diusut, meskipun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal presiden mengikat dan final.
"Pengakuan adanya kecurangan pemilu yang diungkap Reza Chalid itu penting, karena dihadapan ketua DPR-RI," ucapnya.
No comments:
Post a Comment