Ini Kronologi Insiden Senggolan Pesawat Transnusa dan Batik Air versi Kemenhub

Pesawat Transnusa jenis ATR reg PK-TNJ bersenggolan dengan pesawat Batik Air jenis Boeing 737-800 di Bandara di Run Way Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Kementerian Perhubungan memberikan kronologis awal kecelakaan yang terjadi pada Senin (4/4/2016) sekitar pukul 19.55 WIB.

"Pesawat batik air sedang take off," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub JA Barata melalui keterangan tertulisnya.

Pada saat yang bersamaan tutur Barata, pesawat Transnusa tenyata berada di run way sedang di towing menuju hanggar.

Akibatnya, senggolan keras pun tak bisa dihindarkan.

Pesawat ATR rusak pada bagian ekor pesawat dan sayap bagian kiri, sedangkan pesawat batik rusak pada bagian ujung sayap sebelah kiri.

Kemenhub memastikan tidak terdapat korban jiwa pada kecelakaan ini.

Semua penumpang dan kru pesawat pesawat dapat dievakuasi dengan selamat.

AirNav Indonesia juga menkonfirmasi bahwa telah terjadi senggolan pesawat Batik Air jenis Boeing 737-800 registrasi PK-LBS dengan pesawat Trans Nusa jenis ATR reg PK-TNJ itu.

Penjelasan AirNav tentang kronologis insiden dua pesawat itu sama persis dengan penjelasan Kemenhub.

"Pilot in Command memutuskan untuk membatalkan take off (aborted take off). Kedua pesawat mengalami kerusakan, namun seluruh penumpang segera dievakuasi," seperti dikutip dari siaran pers AirNav.

Atas peristiwa ini diterbitkan Notam Nomor A1006, Runway Bandara Halim Perdanakusuma ditutup sementara sampai dengan estimasi tanggal 4 April 2016 pukul 24.00 WIB untuk proses evakuasi.

Untuk selanjutnya, proses investigasi akan dilakukan oleh KNKT.

Cavani Siap Bertahan di PSG

Striker Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, mengaku masih mencintai klub ibu kota Perancis tersebut sehingga belum ingin pindah. Padahal, beredar rumor Cavani sudah menjalin komunikasi dengan raksasa Serie A, Juventus.

Memang, dalam beberapa bulan terakhir ini Cavani dilaporkan akan hengkang dari juara Ligue 1 tersebut lantaran kecewa dengan situasi yang dihadapinya. Dia tak mendapat tempat sebagai striker, karena kerab bermain melebar. Juventus disebut-sebut menjadi tujuan mantan striker Napoli tersebut pada bursa transfer musim panas nanti.

Tuttosport melaporkan pada Senin (4/4/2016) bahwa Cavani berpeluang pergi jika ada tawaran sekitar 40 juta euro (sekitar Rp 598,838 miliar). Bahkan media itu mengklaim Cavani sudah memberikan sinyal akan berkostum Juventus.

Namun Cavani menepis isu tersebut. Dalam wawancara dengan Telefoot, pemain asal Uruguay ini mengatakan bahwa dirinya siap bertahan di Parc des Princes.

"Pada akhir musim saya akan berbicara dengan presiden PSG," ujar Cavani.

"Saya siap untuk bertahan. Memang musim ini sulit tetapi saya selalu mendapat dukungan dari rekan-rekanku. Saya bahagia bermain dengan Ibra, yang selalu membantu tim untuk terus bertumbuh."

Cavani pindah ke PSG pada musim 2013, setelah tiga tahun menjadi pemain andalan Napoli dari 2010. Menurut laporan, PSG menggelontorkan dana 64 juta euro (sekitar Rp 958,691 miliar) untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 29 tahun tersebut, dengan durasi kontrak lima tahun.

Teman Ahok Keluarkan Bukti, DPP Gerindra Terancam Terjun Dari Monas!

Ketua DPP Gerindra Habiburokhman meragukan kerja Teman Ahok. Menurut beliau, informasi soal 700 ribu lebih KTP untuk Ahok hanyalah klaim kosong. Apakah benar demikian?

Juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas menegaskan bahwa KTP untuk Ahok sudah lebih dari 700 ribu. Terlebih lagi, tinggal menghitung hari hingga tercapai 750 ribu.

"Report Jumat, 26 Feb 2016: Total hari ini 3.504 KTP. Total minggu ini 17.520 KTP. Total bulan ini 88.761 KTP. Total keseluruhan 742.201 KTP," demikian data laporan KTP yang dikumpulkan Teman Ahok. Data itu ditunjukkan Amalia kepada para wartawan, Sabtu (27/2/2016).

"Tinggal menghitung hari sudah 750 ribu," sahut Amalia.

Perempuan berhijab ini mengatakan bahwa dia berjanji akan menunjukkan foto dokumen fotokopi KTP dan pernyataan dukungan yang sudah dikumpulkan selama ini oleh Teman Ahok. Data-datanya lengkap, tetapi dia menunggu waktu yang tepat.

"Kurang lebih bisa 3 truk lho," ujar Amalia memberikan gambaran banyaknya dokumen yang telah dikumpulkan Teman Ahok.

Ketua DPP Gerindra Habiburokhman mengatakan ragu ada 700 ribu KTP dukungan untuk Ahok. Bahkan dia berani sesumbar akan terjun dari Monas jika memang KTP untuk Ahok memenuhi syarat untuk maju secara independen. Sesumbar itu disampaikannya melalui media sosial akun twitternya @habiburokhman.

"Saya berani terjun bebas dari Puncak Monas kalau KTP dukung Ahok beneran cukup untuk nyalon #KTPdukungAhokcumaomdo???" kicau Habiburokhman.

"Ya itu joke, joke tapi serius juga. Apa yang saya sampaikan di twitter bisa saya pertanggungjawabkan," ujarnya soal cuitannya itu.

Perlu diketahui untuk kita semua, syarat bagi seorang calon maju independen di Pilgub DKI harus sudah mengantongi sekitar 525 ribu KTP.

Memalukan, Politisi Gerindra Yang Suka Menyerang Ahok Ini Akhirnya Ditangkap KPK

Ternyata, anggota DPRD DKI yang ditangkap oleh KPK pada Kamis (31/4/16) kemarin adalah anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Mohamad Sanusi. Partai Gerindra membenarkan hal ini.

"Apa yang dilakukan Sanusi ini sendirian, ataukah ada anggota DPRD Komisi D yang lain yang terlibat? Biasanya korupsi ini tidak sendirian melainkan berjamaah. Ini harus jelas," kata Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa kepada detikcom, Jumat (1/4/2016).

Desmond mendapat informasi sejak malam tadi. Namun demikian, pihaknya memilih menunggu keterangan resmi dari KPK agar informasi ini lebih terang benderang.

Sanusi merupakan adik dari Taufik. Sebelumnya diberitakan, mobil sanusi juga telah diamankan oleh KPK. Mobil itu adalah Jaguar bernomor polisi B 123 RX.

Gerindra bersikap tegas terhadap kadernya yang terindikasi melakukan korupsi. Soalnya, ini sudah menjadi arahan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto

"Biasanya dipecat. Biasanya kader yang mendapat status tersangka saja sudah diberhentikan," kata Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa kepada detikcom, Jumat (1/4/2016).

."Pesan Pak Prabowo, kalau kalian nakal, tertangkap, maka tidak ada urusannya dengan Partai. Kalian pertanggung jawabkan sendiri," kata Desmond.

Namun demikian, Gerindra perlu memastikan terlebih dahulu duduk perkaranya. Selanjutnya, Gerindra akan memutuskan dengan adil terkait keanggotaan Sanusi selanjutnya.

"Kami jangan sampai pula memutus sesuatu secara tidak adil. Kami tunggu keterangan KPK terlebih dahulu," kata Desmond.

Sanusi pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra. Kini dia adalah Ketua Komisi D DPRD DKI, ruangan Komisi Bidang Pembangunan itu juga telah disegel KPK

Stop Penggunaan Kata ”SUNNAH RASUL” Di Malam Jum'at, Baca Nih Akibatnya...

Belakangan telah menjadi suatu kebiasaan jika hari kamis malam (atau malam Jumat), banyak tersebar kicauan atau status di sosial media yang isinya seputar pada perkataan “Sunnah Rasul”. Dan ini juga ternyata terjadi dalam kehidupan sosial sehari-hari di dunia nyata, istilah tersebut juga menjadi sering terdengar.

Menurut mereka, istilah “Sunnah Rasul” yang populer di kala malam Jum’at adalah penghalusan dari hubungan suami istri atau ML. Coba lihat hasil penelusuran super singkat ini, bagaimana ribuan kicauan serasa berlomba-lomba menyebut istilah “Sunnah Rasul”.

Bagi para muslim yang mengucapkan istilah itu bisa jadi karena ingin menutupi sesuatu yang dianggap vulgar / tabu baginya bila disampaikan secara publik. Tapi asal tahu saja akibatnya fatal, karena telah menyempitkan arti dari sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an menjadi hanya sebuah aktifitas seks belaka.

Sebenarnya dari manakah asalnya muncul istilah “Sunnah Rasul” yang di-identikkan dengan aktivitas ML?

Ternyata itu semua berawal dari...

Kebenaran Ahok Terungkap! Antek Podomoro Group Bukan Ahok, Tapi Sanusi!

Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (PT APL ), Ariesman menyerahkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. "Yang bersangkutan menyerahkan diri," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, dugaan uang yang diberikan Ariesman kepada Sanusi terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir serta Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita uang tunai sebesar Rp 1.140.0000 yang diterima Sanusi sebanyak dua kali. Sanusi sudah menerima sejumlah uang sebesar Rp 1 miliar pada 28 Maret lalu. Namun, uang Rp 1 miliar yang telah diberikan pada hari Senin telah digunakan Rp 860 juta, sehingga tersisa Rp 140 juta. Pada hari Kamis, 31 Maret, Sanusi kembali disuap Rp 1 miliar oleh PT Agung Podomoro Land.

Ahok Difitnah!

Dulu Ahok sempat dituding bersekongkol dengan grup Podomoro, bahkan Ahok disebut sebagai Gubernur Podomoro.

Fitnahnya Ahok juga memberikan izin reklamasi pantai 17 pulau kepada agung Podomoro, yang sempat memancing perseteruan dengan mentri Susi. Dengan tegas Susi menyatakan tidak akan kompromi dengan para pengembang. Dirinya tidak akan mempan disuap dengan uang 1 triliun pun. Kepentingan bangsa harus diletakkan di atas segalanya.

Padahal Menurut Ahok, dirinya hanya memperpanjang izin reklamasi 17 pulau yang telah diterbitkan Gubernur Jakarta sebelumnya, yaitu Fauzi Bowo alias Foke. Sehingga sebenarnya sifat dari izin tersebut bukanlah penerbitan izin baru.

"Saya tidak tahu kalau itu dianggap menyalahi aturan. Karena sifatnya bukan kasih izin baru kan? Itu hanya melanjutkan izin reklamasi 17 pulau yang dikeluarkan Foke," ungkap Ahok di Balai Kota, Rabu (11/2).

Tetapi Ahok menjelaskan, izin reklamasi ini tidak bisa dibatalkan begitu saja. Sebab penerbitan izin oleh Gubernur terdahulunya itu telah berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara. Menurutnya yang bisa dibatalkan ialah pengajuan izin untuk reklamasi baru.

Tentu saja Ahok sangat taat dengan aturan perundang-undangan!

Tapi tetap saja, media-media hater dan ratusan akun kloningan hater berkoar - koar di sosmed pagi, siang, sore, dan malam, bersemangat menggebu-gebu memfitnah Ahok dibelakang Podomoro Grup.

Buat yang belum paham masalah perkara ini, silahkan anda cek di mbah "google" dan akan mendapati sejumlah fitnahan " Ahok adalah Gubernur Podomoro", Ahok memuluskan bisnis Podomoro, Ahok antek Podomoro, dan bla....bla....bla.....!!

Lihat lah sekarang. Ternyata Tuhan tidak tidur. Pelaku sebenarnya yang selalu koar-koar kafir dan mengaku anti cina, ternyata malahan berhubungan dengan cina "dibalik layar' dan embat tuh duit cina yang ditudingnya Kafir!!

Sanusi diduga sebagai orang dalam dari Podomoro grup yang 'bertugas' menyelipkan sejumlah pasal 'siluman' pesanan Bos Podomoro.

Entah gara-gara sang dukun yang salah baca mantra sewaktu di KPK, tapi yang jelas OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilancarkan KPK akan sangat sulit melepas sanusi yang terancam 20 tahun penjara dan bos Podomoro terancam 5 tahun penjara.

Alasan mengapa Agung Podomoro memberi suap untuk Raperda Zonasi dan tata ruang, dimungkinkan mereka ingin mengintegrasikan Pluit City dengan pulau-pulau kecil di pantai utara Jakarta. Berdasarkan siteplan yang beredar, memang ada rencana seperti itu.

Mungkin benar kata bang Ruhut Sitompul, "Maling teriak maling.....!!".

Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan, hal ini biasanya dekat atau satu paket dengan aturan tata ruang. Sementara reklamasi adalah proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai. Tanah yang direklamasi disebut tanah reklamasi atau landfill.

Memang ini terkait tentang Raperda Zonasi beda dengan reklamasi pantai. Tapi tetap saja ini masih 'proyek' Agung Podomoro. Dan selalu saja Ahok menjadi 'kambing hitam', disangkakan sebagai anteknya Podomoro. Ternyata oh ternyata......., ada maling teriak maling. Yang didepan mengaku suci anti cina, anti kafir tapi dibelakang malah Ngembat duit cina yang ditudingnya kafir.

Tolong Bantu Sebarkan! Supaya semakin banyak orang yang tahu kebenaran ini!

KPK Segel 4 Ruangan di DPRD DKI, Punya siapa saja?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyegelan empat ruangan yang berada di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih Raya, Jakarta Pusat, Kamis (31/3) malam.

Inilah kronologis penyegelan KPK berdasarkan keterangan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI, Muhammad Yuliadi.

“Kemarin malam, pada pukul 20.00 WIB, datang anggota KPK ke DPRD DKI. Mereka diterima petugas keamanan kita. Kebetulan tugas kami sudah selesai,” kata Yuliadi di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (1/4).

Lalu para petugas KPK itu menanyakan di mana ruang kerja Ketua Komisi D DPRD DKI, Mohamad Sanusi. Langsung diberitahu ruang tersebut berada di lantai satu gedung lama. Kemudian petugas pun menyegel ruang kerja Ketua Komisi D DPRD DKI dengan memasang plastik segel berwarna merah hitam berlambang KPK menyilang di pintu ruangan. Begitu juga dengan mesin kode akses masuk ruangan juga disegel.

“Mereka hanya menanyakan di mana ruang kerja Ketua Komisi D, Pak Sanusi. Habis itu langsung disegel,” ujarnya.

Kemudian, petugas KPK melakukan penyegelan ruang Kepala Bagian (kabag) Perundangan di lantai lima, gedung baru. Selanjutnya, ruang CCTV, lantai satu di gedung lama dan ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Mohammad Taufik di lantai sembilan gedung baru juga turut disegel.

“Keempat ruangan ini langsung disegel, ditutup saja. Tindak lanjutnya enggak tahu. Kita siap sajalah. Apa yang mereka butuhkan, akan kita kasih,” terangnya.

Diungkapkannya, sewaktu petugas ingin menyegel ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI, ada ajudan dari M Taufik, bernama Riki berada di ruangan. Akhirnya Riki dibawa ke KPK untuk diperiksa.

“Tapi pagi tadi, Riki sudah pulang. Mungkin enggak terkait. Seluruh kejadian ini mau saya laporkan ke Pak Sekda,”